redaksi 
CIPUTAT — Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadikan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 sebagai momentum memperkuat pembangunan daerah yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan menyampaikan hal itu saat memimpin upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 di Halaman Balai Kota Tangerang Selatan, Senin, 27 April 2026.
Membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, Pilar mengatakan otonomi daerah merupakan instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Daerah tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus menjadi mitra aktif dalam merancang dan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan potensi lokal,” kata Pilar.
Peringatan tahun ini mengusung tema Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita. Menurut Pilar, terdapat enam agenda strategis yang perlu diperkuat, yakni integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, penguatan kemandirian fiskal, kolaborasi antarwilayah, peningkatan layanan dasar, serta stabilitas dan ketahanan daerah.
Ia menilai tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks, mulai dari pengelolaan lingkungan, pengendalian banjir, ketahanan pangan, hingga transformasi digital. Karena itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu daerah.
“Banyak persoalan bersifat lintas wilayah, sehingga kolaborasi antar daerah menjadi keniscayaan. Itu bagian penting dari semangat otonomi yang harus kita kuatkan,” ujarnya.
Di Tangerang Selatan, pemerintah kota terus mendorong inovasi melalui digitalisasi layanan pemerintahan dan penguatan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi, cepat, dan responsif.
Selain itu, kebijakan daerah juga diarahkan selaras dengan agenda strategis nasional, seperti swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, serta penguatan ekonomi berbasis kewirausahaan dan UMKM.
Pilar juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran. Menurut dia, pemerintah daerah diminta menjalankan program secara sederhana, namun memberi dampak langsung kepada masyarakat.
“Capaian 30 tahun otonomi daerah harus menjadi energi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan yang adil dan merata,” kata Pilar.(yoga)
