redaksi 
Tangerang Selatan – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memprioritaskan penanganan bangunan yang rusak akibat ledakan di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputat, pada Rabu (14/10/2026) malam. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah potensi bangunan ambruk yang dapat membahayakan keselamatan warga sekaligus mencari solusi bagi pedagang yang terdampak.
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, meninjau langsung kondisi sejumlah ruko pada Senin (19/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, Pilar didampingi jajaran DPRD serta perangkat daerah terkait untuk melihat tingkat kerusakan dan menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Berdasarkan hasil pengamatan awal, sekitar delapan bangunan mengalami dampak langsung dari ledakan. Sejumlah bagian struktur bangunan, termasuk kolom, balok utama, dan pelat lantai, menunjukkan indikasi kerusakan berupa perubahan bentuk atau buckling serta retakan (cracking).
Pilar mengatakan, kondisi bangunan tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis oleh tim penilik bangunan dari Dinas Cipta Karya. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan struktur serta menentukan tindakan yang tepat terhadap bangunan yang terdampak.
“Kalau saya lihat secara kasatmata, memang terjadi buckling dan cracking pada struktur kolom, balok induk, serta pelat lantai. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Cipta Karya,” ujar Pilar.
Ia menegaskan, bangunan yang mengalami kerusakan struktur berat tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan karena berpotensi membahayakan orang yang melintas maupun warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Oleh sebab itu, pembongkaran menjadi salah satu opsi yang diprioritaskan setelah kondisi bangunan diperiksa lebih lanjut.
Menurut Pilar, risiko runtuhan harus diantisipasi, terutama karena kawasan tersebut masih berpotensi dilalui warga dan pemulung yang mencari barang bekas di sekitar bangunan terdampak.
“Ini tidak bisa didiamkan dalam waktu dekat. Kami khawatir terjadi runtuhan yang membahayakan orang yang melintas atau masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi,” katanya.
Meski demikian, pelaksanaan pembongkaran harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan perusahaan pemilik ruko. Hal ini lantaran bangunan tersebut masih berstatus aset perusahaan dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Tangsel.
Pilar menyampaikan, pemerintah daerah siap berkoordinasi dengan pemilik bangunan agar proses pembongkaran dilaksanakan sesuai standar teknis dan ketentuan keselamatan yang berlaku. Apabila pemilik mampu melakukan pembongkaran secara mandiri, pekerjaan tersebut harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Namun, jika pemilik tidak mampu melaksanakannya, Pemkot Tangsel akan membahas kemungkinan mengambil alih penanganan tersebut.
“Kalau pihak pemilik ruko ingin membongkar sendiri, pelaksanaannya harus sesuai standar yang kami tetapkan. Namun, jika tidak mampu, kami akan membahas langkah pembongkaran lebih lanjut,” jelasnya.
Di samping penanganan bangunan, Pemkot Tangsel juga berupaya mencari solusi bagi para pedagang yang kehilangan kesempatan berusaha akibat kerusakan ruko. Pemerintah membuka kemungkinan relokasi ke tempat yang aman dan layak agar aktivitas perdagangan dapat kembali berjalan.
Pilar mengatakan, pihaknya akan memanggil perusahaan terkait untuk membahas alternatif lokasi yang memungkinkan, termasuk kemungkinan penggunaan area di sekitar lingkungan ruko apabila memenuhi persyaratan keselamatan.
Adapun usulan bantuan atau ganti rugi bagi pedagang yang mengalami kerugian masih perlu dikaji lebih lanjut. Pemerintah akan mempelajari ketentuan yang berlaku untuk memastikan apakah bantuan tersebut dapat diberikan melalui anggaran daerah.
Selain itu, Pemkot Tangsel akan berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Dinas Sosial guna menjajaki pemberian santunan kepada keluarga korban meninggal dunia serta bantuan bagi korban yang mengalami luka-luka.
Melalui langkah tersebut, Pemkot Tangsel berharap penanganan pascaledakan dapat berjalan dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, mempercepat pemulihan aktivitas perdagangan, serta memberikan perhatian kepada warga yang terdampak.
