redaksi 
Jakarta – Pemerintah memastikan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 tetap berjalan sesuai rencana, meskipun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah masih memanas.
Hal itu disampaikan Direktur Haji Khusus dan Umrah, Akhmad Fauzin, di sela acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) dan pelantikan Pengurus DPP Astagatra RI di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
“Iinstruksi Pak Menteri sudah jelas, jamaah haji Indonesia tahun 2026 tetap berangkat. Persiapan sudah 99 persen, jadi tidak ada alasan untuk ditunda,” ujar Fauzin.
Ia menegaskan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah, termasuk potensi dampaknya terhadap keamanan jamaah. Namun hingga saat ini, penyelenggaraan haji dinilai tetap aman untuk dilaksanakan.
Sementara itu, Ketua Umum Astagatra RI, Rizky Sembada, juga menekankan pentingnya keberangkatan haji tahun ini. Menurutnya, penundaan berpotensi menimbulkan konsekuensi besar, termasuk pengembalian dana jamaah.
“Haji tahun ini harus tetap berjalan. Jika tidak, pemerintah harus mengembalikan dana jamaah yang nilainya sangat besar,” katanya.
Rizky menambahkan, Astagatra RI siap berperan sebagai mitra dan konsultan bagi para penyelenggara haji dan umrah, termasuk membantu penyelesaian persoalan hukum yang mungkin timbul.
Sebagai asosiasi baru, Astagatra RI berkomitmen mendorong peningkatan kualitas layanan haji dan umrah. Selain itu, organisasi ini juga ingin membangun ekosistem pariwisata religi yang terintegrasi dengan pemerintah guna memperkuat ekonomi umat.(alex hine)
