Bertemu Menteri Kesehatan, APKSI Tekankan Peningkatan Kesejahteraan dan Penyelesaian Masalah Non-ASN

Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk membahas isu-isu mendesak di sektor kesehatan, Selasa (31/12).

Pertemuan ini fokus pada peningkatan status dan kesejahteraan pekerja kesehatan, serta penyelesaian masalah tenaga honorer non-ASN yang masih menjadi tantangan besar.

Presiden APKSI, Sepri Latifan, menyampaikan bahwa para pekerja kesehatan, baik ASN, non-ASN, maupun sektor swasta, memerlukan perhatian serius agar dapat “naik kelas.” Hal ini mencakup akses pelatihan, pengembangan kompetensi, dan jaminan kesejahteraan yang memadai.

“Kesejahteraan dan profesionalisme pekerja kesehatan adalah fondasi bagi pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan kesehatan masyarakat Indonesia lebih optimal,” ujar Sepri Latifan.

Masalah Tenaga Honorer Non-ASN Jadi Sorotan

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (DPN FKHN), Saharuddin, menyoroti ketidakpastian status tenaga honorer non-ASN di sektor kesehatan. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu segera memberikan solusi konkret untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kami mendorong pemerintah untuk memberikan kejelasan status melalui mekanisme yang adil. Ini penting untuk melindungi hak-hak mereka sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan,” kata Saharuddin.

Pendekatan Kolaboratif dan Penegakan Hukum

Wakil Ketua Umum DPN FKHN, drg. Anisah Salim Alatas, menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan organisasi pekerja kesehatan untuk menyusun langkah konkret.

“Kami berharap pertemuan ini bukan hanya menghasilkan wacana, tetapi juga kebijakan nyata yang berdampak langsung pada pekerja kesehatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Hukum DPN FKHN, Ardi Sulistiono, menekankan perlunya pengawalan regulasi agar berpihak pada pekerja kesehatan, terutama dalam konteks hukum.

“Kami akan terus memastikan bahwa hak-hak pekerja kesehatan dilindungi dan diperjuangkan melalui jalur hukum yang tepat,” ujarnya.

Komitmen untuk Masa Depan Kesehatan Indonesia

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam menyusun peta jalan bersama untuk mengatasi tantangan di sektor kesehatan. APKSI dan FKHN mengapresiasi respons positif Menteri Kesehatan terhadap aspirasi yang disampaikan.

Moh. Rendy Herdiansyah dari FKHN optimistis bahwa kerja sama yang baik antara pemerintah dan asosiasi pekerja kesehatan akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

“Kesehatan yang berkualitas dan merata hanya bisa terwujud jika pekerja kesehatan diberikan hak dan kesejahteraan yang layak,” pungkasnya.

Dengan pertemuan ini, diharapkan langkah konkret segera terwujud untuk mendukung kemajuan sektor kesehatan di Indonesia.