Purnawirawan TNI - Polri Harus Jadi Teladan Menjaga Nilai-nilai Sapta Marga Dan Sumpah Prajurit

Jakarta, produsernews.com – Dr. Taufan Hunneman Ketua Umum Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika, meyesalkan sikap sejumlah purnawirawan TNI-Polri yang mendesak pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo.

Baca : Soenarko Pimpin Demo di Depan KPU, Kritik Pilpres 2024

Tak hanya menyuarakan pemakzulan juga meminta agar Prabowo – Gibran calon Pesiden dalam Pilpres 2024 didiskualifikasi. Hal itu disampaikan Taufan dalam pernyataan resminya pada awak media, Selasa (20/3/2024).

Menurut Dr.Taufan para purnawirawan TNI-Polri yang demikian tidak sesuai dengan nilai-nilai sapta marga. “Nilai-nilai Sapta Marga yang tercermin dalam perilaku insan militer berlaku seumur hidup hingga liang lahat,” ujarnya

“Para pensiunan TNI-Polri yang menyuarakan diskualifikasi bagi paslon 02 dan pemakzulkan Presiden Jokowi merupakan tindakan provokatif,” tambah Taufan.

Kritik yang dilontarkan Taufan bukan tanpa dasar, sebab dirinya juga merupakan anak dari seorang purnawirawan TNI. Karena itulah, dalam pandangannya, para purnawirawan harusnya menjadi teladan bagi kesatuannya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Sebab pengalaman dan dedikasi mereka pada NKRI dapat menjadi sumbangsih yang berharga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Meski begitu, Taufan mengakui kalau mengkritisi kebijakan negara dalam konteks negara hukum dapat dibenarkan.

Namun hal itu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang mengarah pada penghasutan dan memframing adanya kecurangan dalam Pilpres 2024.”Apalagi dengan mengelola demokrasi dengan narasi-narasi militeristik di ruang publik menjadi tidak tepat,” ujar mantan aktivis 98 ini.

Dr Taufan meyakini kalau Indonesia sebagai negara hukum memiliki perangkat hukum yang lengkap untuk mewadahi segala macam aspirasi masyarakat, termasuk para purnawirawan.

Dan terkait dengan adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024, menurut Taufan, sebaiknya hal itu ditempuh melalui mekanisme yang sudah ada, yakni melalui Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi.

“Kita percaya bahwa demokrasi merupakan tahapan pendewasaan Republik indonesia, karena itu negara hukum menjadi relevan dalam mengelola persoalan bangsa ini,” pungkasnya.

Hari Setiawan Jurnalis Produsernews.com

Artikel Terbaru